Selasa, 5 de maio de 2026 – 10h49 WIB
Jacarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi e Dudy Purwagandhi, Robby Kurniawan neste início, Selasa, 5 de maio de 2026.
Cegah Korupsi, KPK Lakukan Kajian Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan penjadwalan tersebut merupakan hasil koordinasi antara penyidik lembaga antirasuah itu com Robby Kurniawan setelah yang bersangkutan dipanggil para diperiksa sebagai saksi em 4 de maio de 2026.
“Yang bersangkutan tidak hadir, tetapi sudah ada koordinasi dengan penyidik dan rencana dijadwalkan ulang untuk pemeriksaannya Selasa pagi. Jadi, kami tunggu kehadiran saksi pada Selasa, 5 de maio de 2026,” kata Budi kepada wartawan, dilansir dari ANTARA.
KPK Periksa Staf Ahli Menhub Terkait Kasus Suap DJKA
Budi menyebut penyidik KPK menunggu kehadiran Robby Kurniawan sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan e pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
“Kami mengimbau agar saksi juga kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh penyidik, karena tentou keterangan-keterangan dari setiap saksi dibutuhkan,” katanya.
MK Putuskan Pimpinan KPK Tak Wajib Lepas Jabatan Sebelumnya, Cukup Berstatus Nonaktif
Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK em 11 de abril de 2023 em Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lançou 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait com kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera e Sulawesi.
Em 20 de janeiro de 2026, KPK foi lançado e terminou em 21 de janeiro. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisioni di Lampegan Cianjur, Jawa Barat e proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.
Blak-blakan! KPK Ungkap Ada Oknum Ngaku Bisa Urus Kasus Bea Cukai de Semarang
KPK mengungkap ada pihak yang mengklaim bisa mengurus penanganan perkara dugaan suap importa barang e gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea e Cukai Kementerian Keuangan.
VIVA.co.id
5 de maio de 2026
