Rabu, 29 de abril de 2026 – 21:00 WIB
VIVA –Pengadilan banding Coreia Selatan menaikkan hukuman penjara kepada mantan Presidente Coreia Selatan, Yoon Suk Yeol menjadi tujuh tahun. Keputusan ini didasarkan karena Yoon Suk Yeol dianggap melawan upaya penangkapan e melewati prosedur rapat gabinete yang sah sebelum ia sempat memberlakukan darurat militer singkat pada dezembro de 2024 lalu.
Índice Kospi Cetak Rekor, Valuasi Pasar Coreia Tembus Rp70,704 T
Vonis atas tuduhan menghalangi keadilan e sejumlah pelanggaran lainnya dijatuhkan setelah sebelumnya ia lebih dulu menerima hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pemberontakan.
Kasus tersebut berawal dari upaya kepemimpinannya yang bersifat otoriter, yang menimbulkan kebingungan e memicu krisis demokrasi terburuk di Coreia Selatan durante algumas décadas terakhir.
Kia Pangkas Harga Sonet dan Carens, Targetkan Pasar Lebih Besar
Melansir laman NY Post, Rabu 29 de abril de 2026, Hakim Pengadilan Tinggi Seul, Yoon Sung Sik menyatakan bahwa mantan presidente Korsel itu melewati kewajiban rapat gabinete penuh yang seharusnya dilakukan sebelum deklarasi darurat milite. Ia juga disebut memalsukan dokumen untuk menutupi pelanggaran tersebut serta mengerahkan petugas keamanan seperti pasukan pribadi to menghalangi upaya penegakan hukum yang hendak menangkapnya setelah pemakzulan.
Yoon sendiri berdiri diam saat putusan dibacakan dan tidak memberikan commentar apa pun.
Korsel Kucurkan BLT Akibat Perang de Timur Tengah, Angkanya Setara UMP Jacarta
Sebelumnya, pada Januari, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Yoon, namun sempat membebaskannya dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait rapat gabinete sebelum deklarasi darurat milite. Pengadilan saat itu menilai ia tidak bertanggung jawab atas ketidakhadiran dua anggota gabinete yang diundang.
Namun, Pengadilan Tinggi Seul membatalkan putusan tersebut. Yoon dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan, dengan pertimbangan bahwa ia melanggar hak dua anggota kubet tersebut serta tujuh lainnya yang tidak diberi pemberitahuan, karena hanya mengundang sebagian kecil para menciptakan kesan seolah-olah rapat resmi telah berlangsung.
Meski hanya berlangsung singkat, dekrit darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada 3 de dezembro de 2024 mengguncang negá-lo e memicu krisis politik serius. Situasi tersebut melumpuhkan politik dalam negeri, mengganggu diplomasi tingkat tinggi, dan mengguncang pasar keuangan.
Kondisi baru mereda setelah rival politiknya dari kubu liberal, Lee Jae Myung, memenangkan pemilihan presidid dini pada Juni.
Halaman Selanjutnya
Yoon ditangguhkan dari jabatannya em 14 de dezembro de 2024 foi dimakzulkan oleh parlemen yang dikuasai kubu liberal, lalu resmi dicopot oleh Mahkamah Konstitusi em abril de 2025.
