Jumat, 26 de junho de 2026 – 16h16 WIB
Jacarta, VIVA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut karya jurisnalistik yang disebarkan untuk tujuan komersil nantinya wajib to membayar royalti.
Menkum Supratman Mau Bangun Sekolah Rakyat Tanpa Pakai APBN
Pasalnya, kata dia, Kementerian Hukum (Kemenkum) pode ser usado por um jurista como parte de um objeto feito na revisão Undang-Undang tentang Hak Cipta.
“Siapa trocadilho yang memakai karya jurisnalistik tersebut dengan tujuan komersil, itu wajib untuk mendapatkan izin dari pemegang haknya,” ungkap Supratman dalam acara Pasti Ada Solusi di Jacarta, Jumat.
Meski Ekspor via DSI, Bahlil Tegaskan Royalti Batu Bara Tetap Sesuai HBA
Com demikian em UU Hak Cipta yang baru nantinya, lanjut dia, karya jurisnalistik akan semakin dilindungi.
Ia trocadilho meminta seluruh pihak untuk memberikan dukungan dan doa agar perjuangan memasukkan karya jurisnalistik sebagai objek hak cipta bisa berhasil.
Menkum Ungkap Syarat WNI yang Ingin Lepas Kewarganegaraannya
Com UU Hak Cipta yang baru nantinya, Menkum meyakini berbagai permasalahan terkait karya jurisnalistik bisa diminimalisir.
Adaptado masalah tersebut dialami oleh salah satu pimpinan redaksi television, Abdul Gafur, yang kontennya diambil tanpa izin untuk tujuan komersil.
Tindakan tersebut, kata Gafur, telah diroses pihaknya melalui jalur hukum di kepolisian.
Mengenai hal itu, Menkum berharap RUU Hak Cipta nantinya bisa mengakomodir apabila sudah disahkan.
Namun saat ini, pihaknya hanya bisa membantu Gafur com menyediakan ahli dari Kemenkum apabila diperlukan untuk memberikan keterangan dalam penyidikan maupun persidangan.
RUU Hak Cipta foi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai usul inisiatif DPR em 12 de março de 2026. RUU tersebut kini memasuki tahap pembahasan e harmonisasi bersama pemerintah, dengan target penyelesaian regulasi pada tahun ini.
Seja qual for este, Dewan Pers masih mematangkan usulan mengenai pengaturan karya jurisnalistik dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta para memperkuat industri pers.
Dewan Pers menghimpun masukan melalui forum dengar pendapat dengan bebagai constituen pers di Kantor Dewan Pers, Jacarta, Kamis (11/6).
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan fórum tersebut merupakan upaya para obter regulamentos perubahan hak cipta yang mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi indústria pessoas na era plataforma digital e kecerdasan buatan (AI). (Formiga)
Proses Kepastian Ekstradisi Paulus Tannos Diputuskan Agustus
Menkum mengatakan, eekstradisi Paulus Tannos masih terus berproses setelah Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
VIVA.co.id
20 de junho de 2026