Rabu, 20 de maio de 2026 – 21h02 WIB
Jacarta, VIVA – Peneliti Políticas Públicas e Governança, Gian Kasogi, menyoroti keberadaan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai menyimpan potens persoalan serius dalam tata kelola pertahanan negara. Menu dia, lembaga yang dibentuk atas nama penguatan sistema pertahanan seedal itu berisiko melahirkan pusat kekuasaan baru yang dapat menggeser fungsi sekutif Presidente secara perlahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gian dalam diskusi bertajuk “Menyoal Dewan Pertahanan Nasional: Bahaya Pergeseran Fungsi Eksekutif Presiden dalam Desain Pertahanan Negara” que foi escrito em Rabu, 20 de maio de 2026.
Soroti Situasi Geopolitik, Prabowo: Pertahanan jadi Kunci Stabilitas Negara
Neste fórum, eu mempertanyakan urgensi pembentukan DPN di tengah keberadaan sejumlah lembaga negara yang selama ini telah menjalankan fungsi koordinasi strategis di sector pertahanan.
Menurut Gian, persoalan DPN bukan hanya terletak pada desain kelembagaannya yang dinilai belum sepenuhnya jelas, tetapi juga pada potens tumpang tindih kewenangan, pasal-pasal multitafsir, hingga risiko politisasi institusi pertahanan.
Menhan RI e Japão Sepakati Kerja Sama Pertahanan Usai Tokyo Longgarkan Importação Senjata
Ia menegaskan bahwa sector pertahanan tidak hanya berbicara tentang keamanan negara, melainkan juga menyangkut tata kelola kekuasaan yang harus tetap berada dalam koridor demokrasi e konstitusi.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya dualisme dalam pengambilan kebijakan strategis antara Presidente, Menteri Pertahanan, TNI, e Lemhannas apabila DPN diberi ruang kewenangan yang terlalu besar.
DPR: Penguatan Kerjasama Pertahanan Indonésia – AS Harus Berlandaskan Kedaulatan
Menurut Gian, kekuasaan do sistema pemerintahan tidak selalu bergeser secara formal, melainkan dapat terjadi melalui penguatan pengaruh kelembagaan yang perlahan mengurangi otoritas pemegang mandato utama pemerintahan.
Sementara itu, Peneliti Hukum e Litigasi Strategis, Syaiful Hidayatullah menyoroti terkait fenômenos lembaga negara pasca reformasi yang saling tumpang tindih dalam kewenangan. Misalnya, você precisa de um dinheiro que seja dilakukan do KPK e do Kejaksaan.
“Munculnya DPN ini akan memperpanjang tumpang tindih kewenangan lembaga negara do sistema ketatanegaraan da Indonésia. Kalau dilihat dari mandato yang ditugaskan, DPN ini akan menggeser fungsi Lemhanas” jelas Syaiful.
Menurut Syaiful, seharusnya DPN não é perlu. A utilização do DPN não significa que você possa negar o que quer que seja.
Ia mengatakan, jika alasan lain pembentukan DPN untuk menghadapi perang teknologi kita sudah punya Kemkomdigi, BSSN, Siber TNI hingga Siber Polri. Seja este, kata dia, saya belum melihat tingkat urgensitas e argumentasi hukum atas pembentukan DPN dalam aspek ketatanegaraan kita.
AS Perlu 7.800 Satélite com Biaya Rp 13 Kuadriliun para o Sistema Pertahanan Udara Golden Dome
AS perlu meluncurkan konstelasi 7.800 satélites com biaya mencapai 743 miliar dolar AS (sekitar Rp13 kuadriliun) selama 20 tahun para aumentar a serangan rudel.
VIVA.co.id
18 de maio de 2026
