Rabu, 27 de maio de 2026 – 10h17 WIB
Jacarta, VIVA – Kementerian Komunikasi e Digital (Kemkomdigi) memfasilitasi pertukaran data antarkementerian melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) agar proses penyaluran bantuan sosial (bansos) berlangsung lebih terhubung, cepat, dan aman.
Kiamat Medsos bagi Anak di Bawah Umur: Kemkomdigi kasih Tenggat Waktu sampai 6 de junho de 2026
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemenkomdigi Mira Tayyiba menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar pembagunnan aplikasi, melainkan penguatan ecossistema layanan public lintas instansi yang terhubung, aman, dan berbase data.
“Target akhirnya sederhana tetapi sangat penting: massarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan”, Katanya em Jacarta, Selasa, 26 de maio de 2026.
Siap-siap! Mulai Sekarang Principal Medsos Enggak Bisa Sembarangan
Dalam ecosistem ini, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengawal tata kelola data, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat identitas kependudukan digital, Kemkomdigi memfasilitasi pertukaran data melalui SPLP.
Sementara itu, Badan Siber e Sandi Negara (BSSN) menjaga keamanan, sedangkan para pemilik dados setoriais menyediakan dados pendentes para memperkuat verifikasi penerima manfaat, com koordinasi terpadu melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Tegas! Mensos Coret 11.000 Penerima Bansos Gegara Terlibat Judi Online
Mira menjelaskan, SPLP bekerja layaknya “jembatan digital” yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga berjalan lebih ideal. SPLP memungkinkan sistema antar instansi terkait dapat saling berbagi-pakai data sesuai kebutuhan, kewenangan, serta standar keamanan yang berlaku.
“Namun, perlu diketahui pula bahwa SPLP não mengambil alih data milik instansi lain dan tidak memindahkan pangkalan data. Data tetap berada di instansi pemiliknya”, disse dia.
Melalui SPLP, Portal Perlinsos yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dapat terhubung dengan bebagai sumber data pemerintah maupun instansi terkait to mendukung proses verifikasi and validasi penerima bantuan. Pertukaran data dilakukan sesuai kebutuhan e tetap mengedepankan prinsip pelindungan data pribadi.
Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang disiapkan pemerintah.
“Jadi, massarakat bisa masuk ke portal Perlinsos, yang belakangnya go.id,” paparnya. Ia menjelaskan, massarakat nantinya diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para processos de verificação de identidades. O sistema não permite a verificação de identidades pessoais.
Halaman Selanjutnya
Setelah itu, sistema melakukan pemindaian wajah yang disandingkan com dados Direktorat Jenderal Kependudukan e Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pengguna kemudian dapat memilih jenis bantuan social yang ingin diakses, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ou Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
