Sabtu, 6 de junho de 2026 – 08:30 WIB
Jacarta, VIVA – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) por Silma Karim menjadi sorotan berbagai pihak. Di tengah proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perhatian kini tertuju pada sosok yang dinilai layak mengisi posisi strategis tersebut.
Rumah Eks Bos BGN Dadan Hindayana Dikeluhkan Tetangga, Tamu Datang Hampir Setiap Hari
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa pengganti Silmy Karim harus merupakan figur yang memiliki kapasitas, kometensi, serta integritas tinggi agar kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan keimigrasian.
Menurut Andreas, posisi pimpinan di sector imigrasi tidak bisa diisi sembarang orang mengingat lembaga tersebut memiliki peran vital sebagai pintu gerbang keluar-masuk warga negara asing ke Indonesia.
Round Up Penggeledahan Rumah Silma Karim: Porsche Merah, Harley Davidson hingga Valas Disita KPK
“Imigrasi sebagai pintu gerbang masuk dan keluar orang asing, harus diisi oleh SDM yang mempunyai kapasitas dan kometensi di bidang keimigrasian baik di level pimpinan maupun pelaksana,” kata Andreas kepada wartawan, Sabtu, 6 de junho de 2026.
DPR Tekankan Integritas Jadi Syarat Utama
Moge hingga Porsche Diangkut KPK de Rumah Silma Karim
Selain usou a técnica e o salário de uma pessoa que emigrava, Andreas menilai aspek integritas menjadi Faktor paling penting dalam menentukan pengganti Silmy Karim.
Ia menegaskan bahwa pejabat yang akan memimpin institusi imigrasi harus memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan public and dan mampu menjaga kepercayaan massarakat maupun dunia internacional.
“Serta yang lebih penting lagi adalah individu yang berintegritas e dan dedikasi tinggi dalam hal pelayanan publik baik dalam maupun luar negeri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi e Pemasyarakatan.
Komisi XIII Akan Avaliasi Sistem Pengawasan Imigrasi
Tak hanya menyoroti figura pengganti Silma Karim, Komisi XIII DPR juga menilai kasus yang terungkap menunjukkan masih adanya kelemahan no sistema pengawasan interno.
Andreas mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan terkait mekanisme audit, sistema pengawasan eletronik, hingga tata cara pelaporan pelanggaran yang selama ini diterapkan di lingkungan imigrasi.
Menurutnya, evaluasi diperlukan to mengetahui apakah terdapat indikasi penyimpangan yang sebenarnya terdeteksi lebih awal namun tidak ditindaklanjuti secara serius.
Halaman Selanjutnya
“Kami akan meminta penjelasan mengenai sistem audit, pengawasan eletronik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang selama ini berjalan”, disse Andreas.
