Jumat, 17 de julho de 2026 – 12h21 WIB
Jacarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan ex Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menerima uang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan e Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.
KPK Ungkap Hasil Pemeriksaan Bobby Rizaldi, Dalami Dugaan Perubahan Opini Auditoria Muara Enim
Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Dwi Hary Subagyo bersama empat saksi lainnya pada Kamis, 16 de julho de 2026.
“Kelima saksi hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh bupati melalui Kepala BPKAD,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 17 de julho de 2026.
KPK Nyatakan Laporan Amplop Raja Juli Selesai di Pencegahan, Dugaan Pidananya Tetap Didalami Penyidik
Empat saksi lainnya ialah DR selaku Staf PT Moderna Tehnik Perkasa, HMW selaku kuasa Direktur PT Moderna Tehnik Perkasa, TRH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang e Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung, serta HIL selaku pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Tulungagung, Jawa Timur, em 10 de abril de 2026.
KPK Rampungkan Análise Laporan Penolakan Gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Durante a operação, KPK menangkap 18 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo e adiknya yang juga anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.
Sehari kemudian, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dugaan pemerasan e dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025–2026.
KPK menduga Gatut Sunu memeras pejabat perangkat daerah dengan meminta mereka menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan e instrumento de status sipil negara yang telah dibubuhi meterai tanpa mencantumkan tanggal.
Melalui modus tersebut, KPK menduga Gatut Sunu menerima uang sekitar Rp2.7 miliar dari target Rp5 miliar yang diduga berasal from 16 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ou organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (Formiga)
KPK Sebut Soal Amplop para Menhut Raja Juli Antoni Sudah Caso encerrado
KPK menyatakan persoalan dugaan pemberian amplop de Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby kepada Menhut Raja Juli Antoni telah selesai ditangani de sisi pencegahan
VIVA.co.id
17 de julho de 2026