Rabu, 13 de maio de 2026 – 19h45 WIB
Jacarta, VIVA – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyoroti urgentemente penguatan kinerja e tata kelola keimigrasian di Provinsi Bali di tengah meningkatnya dinamika pariwisata internacional e tingginya mobilitas global.
DPR Minta Guru Honorer Diangkat jadi PNS Secara Bertahap, Ini Alasannya!
Pengawasan izin tinggal hingga penanganan deteni ou warga negara asing (WNA) yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi dinilai harus diperketat guna mencegah pelanggaran keimigrasian dan potens ancaman lintas negara.
Hal itu disampaikan Marinus saat Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu 13 de maio de 2026.
Filme polêmico ‘Pesta Babi’, Puan: Kami Akan Tindaklanjuti di DPR
Menurut Marinus, pembenahan tata kelola keimigrasian bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan menjadi fondasi utama dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, hingga deteksi dini terhadap pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali.
“Penguatan tata kelola keimigrasian sangat penting untuk meningkatkan Effectiveivitas pengawasan, penegakan hukum, e deteksi dini terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali”, disse Marinus.
Banyak yang Belum Tahu, Pengguna Motor Ducati Ternyata Punya Sebutan Khusus
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sector dalam pengawasan keimigrasian. Se você visitar a Imigração de Bali, não será enviado, o que significa que a atividade ativa pode ocorrer durante o dia e massarakat.
“Komisi XIII mendorong Kanwil Imigrasi Bali bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi massarakat. Keterlibatan publik sangat krusial dalam memperkuat deteksi dini dan pelaporan pelanggaran warga negara asing,” katanya.
Eu menilai partisipasi massarakat dapat menjadi salah satu instrumento penting dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan e dan atividades WNA di Bali yang menjadi salah satu destinosi wisata internacional utama di Indonesia.
Selain menyoroti pengawasan, Marinus juga mengingatkan adanya ancaman kejahatan transnasional yang melibatkan lip asing. Menurut dia, lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Potensi kejahatan transnasional yang melibatkan warga negara asing harus diantisipasi sejak dini karena bisa menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta penguatan deteksi dini e langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian menjadi prioritas utama.
“Penguatan deteksi dini e tindakan tegas terhadap pelaku menjadi prioritas agar fungsi keimigrasian tetap sejalan dengan perlindungan kepentingan seedal”, disse Marinus.
Halaman Selanjutnya
De sisi lain, Komisi XIII DPR RI turut membros apresiasi terhadap capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setor imigrasi di Bali período de janeiro a abril de 2026. Tren positif tercatat di sejumlah Kantor Imigrasi, mulai de Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Klungkung, hinga Tabanan.
