Kamis, 23 de abril de 2026 – 20h04 WIB
VIVA – Pemerintah China menilai upaya Japão mengumumkan melonggarkan aturan export alat pertahanan dengan negara-negara mitra, sebagai langkah yang berbahaya. Pequim prihatin dengan keputusan Tóquio yang dinilai bertentangan com reivindicação de ‘dedikasi terhadap perdamaian’.
China soal Perpanjangan Gencatan Senjata Sepihak oleh Trump: Situasi Timur Tengah Masih Kritis
“Langkah-langkah berbahaya yang baru-baru ini diambil Jepang di bidang milite dan keamanan bertentangan dengan klaim ‘dedikasi terhadap perdamaian’ yang mereka nyatakan sendiri, serta bertentangan dengan kepatuhan mereka terhadap kebijakan ‘berorientasi pada pertahanan semata’,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun na conferência pessoal de Pequim, Selasa, 21 de abril de 2026.
Pemerintah Jepang pada Selasa merevisi aturan soal pembatasan export alat milite sehingga memungkinkan penjualan senjata ke luar negeri untuk membangun industri persenjataannya e memperdalam kerja sama dengan mitra-mitra bidang pertahanan.
Negara yang Presidência Sahabat Jokowi Mau Buang Dolar AS, Pakai Yuan China
Perubahan yang disetujui kubet Perdana Menteri Sanae Takaichi e Dewan Keamanan Nasional itu menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan pertahanan bagi negara yang selama ini memosisikan dirinya sebagai “bangsa cinta damai” di bawah Konstitusi yang menolak perang, sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.
Revisi export senjata itu adalah terhadap “tiga prinsip mengenai transfer peralatan dan teknologi pertahanan” beserta pedoman pelaksanaannya yang menghapuskan aturan-aturan pembatasan export tapi hanya terhadap lima kategori alat pertahanan non-tempur, yakni: penyelamatan, transportasi, peringatan dini, pengawasan e penyapuan laranjau.
China Salahkan AS atas Mandeknya Diplomasi do Irã
“Banyak pakar telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Jepang sedang menghidupkan kembali ‘mesin perangnya’ e ‘mengekspor perang’. Proses remiliterisasi Jalan yang kian dipercepat kini telah menjadi sebuah realitas, yang bahkan disertai dengan peta jalan konkret serta langkah-langkah nyata yang seang dijalankan”, também Guo Jiakun.
Guo Jiakun menegaskan massarakat internacional, termasuk China, akan senantiasa meningkatkan kewaspadaan e menentang com tegas langkah-langkah neo-militerismo japonês yang semmbrono tersebut.
“Kaum militeris Japan, selama masa agresi dan expansi mereka pada abad yang lalu, telah melakukan kejahatan-kejahatan yang mengerikan terhadap China e negara-negara tetangga lainnya di Asia. Dokumen pascaagresi tersebut secara tegas mengharuskan Jepang untuk ‘dilucuti senjatanya secara menyeluruh’ e não há possibilidade de a indústria se transformar em algo para se tornar um membro demi perang”, disse Guo Jiakun.
Halaman Selanjutnya
Apalagi Konstitusi Jepang juga memuat pembatasan ketat terhadap kekuatan militer japonês, hak untuk terlibat dalam permusuhan, serta hak untuk berperang. Pasca-Perang Dunia II, Guo menyebut Jepang menetapkan norma-norma yang lebih ketat seperti “prinsip berorientasi pertahanan semata” demi membatasi pengembangan kekuatan militer and export senjata.
