Senin, 6 de julho de 2026 – 15h30 WIB
Jacarta, VIVA – Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh (KSP-PB), meminta pemerintah e DPR RI segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan baru, agar dapat diselesaikan sebelum batas waktu pada Oktober 2026.
Pemkot Pekalongan: DBHCHT Diharapkan Bantu Penuhi Kebutuhan Keluarga Buruh
Presidente Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presidente RI Bidang Ketenagakerjaan e Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengatakan, pembentukan undang-undang baru tersebut merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pemerintah e DPR menyusun regulamentos baru di bidang ketenagakerjaan.
“Kami meminta kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas secara terbuka, melakukan audiência pública, rapat dengar pendapat umum, menyerap aspirasi, dan menyebarkan draft-draf yang berkenaan dengan RUU Ketenagakerjaan,” kata Said na conferência pers KSP-PB em Jacarta, Senin, 6 de julho 2026.
Disse Iqbal Buka-bukaan Pemerintah Lakukan Ini soal Heboh PHK Tokopedia dan Tiktok
Penasihat Khusus Presidente oferece Ketenagakerjaan e Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal
Dia menegaskan, MK foi memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, e bukan merupakan revisi undang-undang, em outubro de 2026.
Dubes RI para o Irã Hadiri Pemakaman Aiatolá Ali Khamenei
Menurutnya, KSP-PB terá menyerahkan konsep draft RUU Ketenagakerjaan kepada DPR dan pemerintah, sebagai masukan dalam pembahasan regulasi tersebut.
No entanto, o usuário terá que usar a definição de perluasan perluasan pekerja, mas não hanya terbatas pada buruh manufaktur saja. Tapi juga pekerja di sector lain, yang berkembang seiring perubahan dunia kerja dan digitalisasi ekonomi.
“Kita ingin memperluas based yang disebut definisi pekerja atau buruh. Jadi bukan hanya buruh manufaktur, tetapi juga pekerja plataforma digital, pekerja media, pekerja kreatif, pekerja campus, pekerja medis, dan sector lainnya,” ujarnya.
Disse menambahkan, pihaknya berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi pekerja. Sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja di berbagai sector.
“Kami yakin Bapak Presidente Prabowo Subianto e pimpinan DPR akan berpihak pada usulan-usulan perjuangan buruh dalam pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Buruh dan perwakilan KSP-PB, Said Salahudin mengatakan, KSP-PB telah menyusun naskah konsep sekitar 250 halaman, yang disampaikan kepada DPR dan pemerintah pada 30 de setembro de 2025.
Dia menjelaskan, konsep tersebut memuat 59 isu perbaikan terhadap ketentuan yang sudah ada, serta 17 isu baru yang dinilai belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Halaman Selanjutnya
“Jadi 59 isu perbaikan, 17 isu baru,” ujarnya.
