Sabtu, 4 de julho de 2026 – 00:50 WIB
Jacarta, VIVA – Pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni soal dapat amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby e sudah mengembalikannya dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai pengayaan informasi.
Bupati Langkat Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek, Eks Timsesnya Ikut Terseret
“Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik, apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan proses pelepasan izin Kawasan hutan (ou tidak)”, tutur Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip Sabtu, 4 de julho de 2026.
Kata dia, pernyataan Menhut jadi pengayaan karena sebelumnya lembaga antirasuah itu dapat keterangan awal soal adanya pengumpulan uang oleh Suhardiman dari sejumlah koperasi unit desa (KUD) di wilayah Kuansing.
Investigasi Kemenkes Sebut Penanganan Pasien oleh dr Icha Sudah Sesuai Prosedur!
“Dengan demikian, penyidik tentu terbuka untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Menhut Raja Juli Antoni membros penjelasan soal pertemuannya dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, usai namanya ikut dikaitkan dalam pemberitaan pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OPM Elkius Kobak Diyakini Pembakar Pesawat di Papua, TNI Keluarkan Peringatan Keras
Dia memaparkan secara rinci kronologi auditensi dengan Suhardiman, proses pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan usei pertemuan, hingga penegasannya tidak pernah menerbitkan keputusan pelepasan kavasan hutan di Kabupaten Kuansing.
Raja Juli menegaskan, keputusannya menyampaikan penjelasan kepada publik merupakan bentuk tanggung jawab moral juga komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendukung penuh proses pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
“Kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. membantu proses penegakan hukum,” ujar dia, Jumat, 3 de julho de 2026.
Dirinya menyebut, komitmen itu sejalan dengan amanat Presidente Prabowo Subianto untuk membagun tata kelola kehutanan yang bersih, transparente, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan suap.
“Saya diamanahkan Bapak Presidente para menciptakan governança florestal, sebuah tata kelola kehutanan yang antikorupsi, antisuap, akuntabel, e transparan. Apa yang dilakukan KPK kami apresiasi. Kami siap membantu karena ini merupakan bagian dari proses pembenahan di Kementerian Kehutanan apabila memang ditemukan adanya pelanggaran,” katanya
Halaman Selanjutnya
Ia lalu menjelaskan bahwa pertemuan dengan Bupati Kuantan Singingi berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, setelah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan permohonan audiensi secara resmi kepada Kementerian Kehutanan.
