Selasa, 26 de maio de 2026 – 21h08 WIB
Jacarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang digelar secara hybrid from Hotel Novotel Jakarta Cikini, Selasa (26/5/2026).
Wamendagri Ribka Haluk Turun Langsung Kawal Perdamaian Konflik Suku di Wamena
O fórum contém o tema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Tekstif.” Essas estratégias foram implementadas para melhorar a coordenação, a avaliação, a avaliação e a colaboração para manter o controle da percepção da percepção e da segurança da massa em Papua.
“Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas najal yang secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presidente maupun oleh Pemerintah Republik Indonésia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta langkah afirmatif,” katanya secara virtual de Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jacarta, Selasa (26/5/2026).
Wamendagri Bima Apresiasi SAPA UMKM sebagai Langkah Penguatan Ecosistem Usaha
Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan pembagunnan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Salah satu langkah strategis tersebut yakni penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai kerangka pembangunan jangka panjang Papua.
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 menempatkan pembangunan manusia e peningkatan kesejahteraan massarakat sebagai fokus utama. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan konektivitas wilayah, serta penguatan peran massarakat adat dan budaya lok. O foco adaptado foi desenvolvido em Papua Sehat, Papua Cerdas e Papua Produktif.
Wamendagri Wiyagus Tekankan Penguatan Demokrasi untuk Dukung Pembangunan Menuju Indonésia Emas 2045
“Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas e fungsinya memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.
Ribka menyampaikan, tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua. Hal ini ditandai com meningkatnya realisasi Dana Otonomi Khusus em 46 kabupaten/kota di Tanah Papua que teve 100 pessoas em maio de 2026.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, Dana Otonomi Khusus harus dikelola com o princípio 5T, yaitu Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, e Tepat Penggunaan Dana.
