Kamis, 26 de março de 2026 – 11h33 WIB
Jacarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengaku tidak segan memberhentikan device sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang terbukti abai terhadap tugas dan melanggar kedisiplinan.
Kapan WFH ASN e Swasta Mulai Berlaku? Ini Penjelasannya
Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 2.708 pegawai Kemensos di seluruh Indonésia terpantau tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari pertama usai libur Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah ou 25 de março de 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 156 pegawai bertugas di kantor pusat, balai, dan sentra layanan Kementerian Sosial, e sebanyak 2.500 pegawai lainnya tercatat melakukan pelanggaran disiplin, termasuk di antaranya para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
10 Peluang Usaha Setelah Lebaran yang Banyak Dicari, Modal Kecil Untung Menjanjikan
“Miris saya, sejumlah oknum pendamping PKH yang tidak disiplin tersebut baru dilantik dan belum genap satu tahun mengabdi sebagai pegawai pemerintah,” ungkapnya di Jacarta, Kamis, 26 de março de 2026.
Saifullah mengingatkan bahwa pada tahun lalu, dirinya telah memberikan peringatan keras kepada 500 PKH pendente, di mana 49 orang di antaranya berujung pada pemberhentian. Memasuki tahun 2026 ini, tindakan tegas berupa pemecatan juga telah dijatuhkan kepada tiga orang P3K pendamping PKH akibat masalah serupa.
ASN de Sulsel Tak Usah Ngantor usa Libur Lebaran, Diwajibkan WFH-WFA
“Ke depan kami tidak akan segan-segan memberhentikan P3K ou PNS yang bermasalah dan indisiplin. Ele bukan angka yang kecil dan juga sepele, tindakan ini mencederai institusi,” kata dia.
Menurutnya, ketidakhadiran tanpa keterangan merupakan bentuk pelanggaran disiplin ASN yang mencederai kewajiban to menunjukkan integritas and keteladanan. Hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sanksi akan dikenakan sesuai tingkat pelanggarannya, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. “Para categoria ringan, sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun pernyataan tidak puas secara tertulis dari pimpinan,” ujarnya.
Selain sanksi administrativo, para pegarwai yang melanggar juga terancam sanksi financeiro berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).
Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2023, pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran saat masuk maupun pulang kerja akan dikenakan potongan tukin sebesar 3 pessoas por dia.
“Jangan menyia-nyiakan kesempatan mengabdi kepada negara, ingat masih banyak massarakat yang mengantre untuk menjadi ASN ou P3K. Lagi, ingat kita semua diawasi baik lembaga negara dan publik tentunya,” cetusnya.
Mendagri Tito Sebut Wacana WFH Satu Hari Sepekan Tinggal Tunggu Arahan Prabowo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan wacana work from home (WFH) satu hari dalam sepekan tinggal menunggu arahan Presidente RI Prabowo Subianto.
VIVA.co.id
25 de março de 2026
