Minggu, 15 de março de 2026 – 11h40 WIB
Jacarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kepala daerah selain Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang memberikan tunjangan hari raya (THR) to forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), seperti TNI, Polri, jaksa hingga hakim.
KPK Sebut Kepala Daerah Kasih THR ke Penegak Hukum Agar Jika Berkasus Tidak Ditindak
“KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jacarta, Sabtu malam, 14 Março de 2026.
Oleh sebab itu, Asep mengatakan KPK meminta para kepala daerah di Indonesia agar tidak memberikan THR kepada forkopimdanya.
KPK: TNI-Polri e Jaksa Sudah Dapat THR, Kepala Daerah Tak Perlu Kasih Lagi
“KPK mengingatkan agar kepala daerah dan forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi, e saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik, ed.) di daerahnya masing-masing dengan penuh integritas,” katanya.
Sebelumnya, em 13 de março de 2026, KPK iniciou a operação durante o ano de 2026, segundo o mês do Ramadã.
Bupati Cilacap Kumpulkan Rp515 Juta buat THR Polisi hingga Jaksa
OTT tersebut menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman e 26 orang lainnya, serta menyita uang tunai dalam bentuk rupia.
Em 14 de março de 2026, KPK anunciou Syamsul Auliya Rachman (AUL) e Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan e penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025-2026.
Syamsul Auliya menargetkan mendapatkan Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp515 apenas para Tunjangan Hari Raya (THR) Fórum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, serta sisanya para manter o privilégio. Namun, dia baru meraih Rp610 juta sebelum ditangkap KPK. (Formiga)
Besaran Setoran Satker ke Bupati Cilacap para THR: Terkecil Rp 3 Juta, Terbesar Rp 100 Juta
KPK mengatakan, 23 dias antes da partida de Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyetor um pemerasan sekitar Rp3 juta hingga 100 juta para Bupati.
VIVA.co.id
15 de março de 2026
