Kamis, 16 de julho de 2026 – 22h24 WIB
Jacarta, VIVA – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai alokasi modal sebesar Rp3 miliar untuk setiap unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sudah memadai. Menurutnya, dana tersebut tidak hanya cukup to membangun gerai kooperasi, tetapi juga dapat digunakan to mennjang kebutuhan operational.
Ada Kopdes Merah Putih di Gunung, Gerindra: Sesuai Musyawarah Tingkat Desa
Purbaya mengatakan modal tersebut berasal dari pinjaman yang disalurkan banco-banco Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Karena nilai pembiayaannya dinilai cukup besar, ia meyakini koperasi masih memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan operasional apabila diperlukan.
“Harusnya itu nggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit para operacional. Nanti itu kan pinjam bank cukup banyak, ambil uang cukup banyak di bank. Untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup karena ambil dari bank saja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang jadi harusnya untuk operacional tambahan kalau diperlukan bisa mereka,” ujar Purbaya di Komplik Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 de julho de 2026.
Dirut Agrinas Buka Suara soal Isu Pengadaan 1.8 Juta Kipas Angin Koperasi Merah Putih Senilai Rp1.8 Triliun
Modal Dinilai Memadai para Bangun Gerai e Operacional
Não há necessidade de fazer nada durante a operação de masing-masing. Namun, berdasarkan perhitungannya, modal Rp3 miliar por unidade dinilai cukup para membiayai pembangunan fisik sekaligus mendukung atividades operacionais operacionais.
Gerindra Tak Masalah Kopdes Merah Putih Kelola Tambang: yang Penting Sesuai Aturan
Menurutnya, keputusan mengenai rincian penggunaan dana sepenuhnya menjadi kewenangan pihak yang mengelola program tersebut.
“Tapi itu kan bukan wewenang saya, mereka yang ngatur saya nggak ngerti. Pokoknya, kalau saya, dihitung-hitung saja cukup,” katanya.
Pemerintah Bayar Cicilan Pinjaman ke Himbara
Purbaya juga menjelaskan peran pemerintah dalam pembiayaan Koperasi Merah Putih. Ia mengatakan pemerintah memiliki kewajiban membayar cicilan pinjaman koperasi kepada bank-bank Himbara.
Skema pembayaran dilakukan selama enam tahun dengan memanfaatkan sebagian Dana Desa yang dikucurkan pemerintah.
“Kalau KDMP kan kewajiban saya adalah membayar cicilan pinjaman KDMP ke bank-bank Himbara kan, cicil 6 tahun, clear, jadi sudah ke situ. Risiko saya terbatas sekali karena sebagian kan dicicil dari uang Dana Desa, 2/3 dari Dana Desa masuk situ”, disse Purbaya.
Com o mecanismo tersebut, menurutnya risiko pembiayaan yang ditanggung pemerintah tetap terkendali karena sebagian besar cicilan telah dialokasikan melalui Dana Desa.
Halaman Selanjutnya
Agrinas: Dana Rp3 Miliar para Bangunan e Sarana Prasarana
