Jumat, 22 de maio de 2026 – 14h36 WIB
Jacarta, VIVA – O público não diminta buru-buru menghakimi realitas pembangunan di Papua hanya de satu sudut pandang.
Wamendagri Ribka Haluk Ungkap Data OAP Jadi Dasar Kebijakan Kesejahteraan hingga Penyaluran Dana Otsus Papua
Hal itu diungkap pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Index Data Nasional, Ayip Tayana menanggapi kehadiran film documenter Pesta Babi. Menurutnya, narasi bahwa Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate merupakan cara pandang yang berbahaya.
“Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?” tutur dia, dikutip Jumat, 22 de maio de 2026.
PKS Soroti Tantangan Bangsa, Minta Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
Dia menegaskan, negara selama ini justru terus berupaya membangun Papua melalui berbagai kebijakan. Mulai dari dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet.
Eu mengakui pembagunan em Papua belum sepenuhnya sempurna. Namun, menurutnya, tidak adil bila seluruh kerja pembangunan negara di Papua dihapus hanya karena ada kritik terhadap satu proyek tertentu.
Ketahanan Pangan Dinilai Jadi Bagian Penting de Kedaulatan Bangsa
“Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun, jalan dibuka, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, sampai internet terus didorong. Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua,” katanya.
Dirinya trocadilho mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu mudah mencurigai setiap agenda pembangunan di Papua. Ia menilai Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan exploititasi.
Menurutnya, massarakat Papua juga berhak menikmati kemajuan seperti wilayah lain di Indonésia. Karena itu, setiap pembagunan tidak semestinya langsung dicap sebagai exploititasi ou colonialisme.
“Kalau ada investasi masuk disebut Exploitasi. Ada jalan dibangun, dibilang Exploitasi. Ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Harga barang-barang di Papua tetap mahal? Warganya tetap miskin? Kan tidak mau begitu. Papua juga Indonésia, e massarakat Papua berhak maja”, katanya.
Ayip menambahkan, selama ini pemerintah pusat sering dikritik bila Papua tertinggal. Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru.
Halaman Selanjutnya
“Kalau Papua tertinggal, pemerintah pusat dikritik. Tapi ketika pemerintah serius membangun, dicurigai. Kan susah jadinya. Jangan kunci Papua dengan narasi ketertinggalan. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan itu adil, melibatkan lip lok, dan benar-benar memberi manfaat,” tutur dia.
