Senin, 6 de julho de 2026 – 09:21 WIB
Jacarta, VIVA – Pemerintah meningkatkan plafon programa de crédito perumahan (KPP) até 2026 de Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Hal ini guna memperkuat akses pembiayaan perumahan bagi massarakat.
Baseado no mercado de Bersifat, Purbaya Sebut Dana Kelolaan PFII Bisa Biayai Proyek Danantara
Menteri Perumahan e Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas tingginya antusiasme massarakat terhadap programa pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat ecosistem setor perumahan seedal.
“Karena antusiasme massarakat sangat tinggi, programa de crédito plafon perumahan tahun ini ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. em Jacarta, Senin, 6 de julho de 2026.
Airlangga: Penurunan Bunga PNM Mekaar Jadi 8 Persen Berlaku ke Seluruh Nasabah
Ara menambahkan bahwa pemerintah ingin meghadirkan solusi pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau agar massarakat tidak lagi bergantung pada pembiayaan informal berbunga tinggi.
Menurutnya, berbagai program pembiayaan perumahan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu massarakat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan setor perumahan seedal.
Masa Depan Sector Keuangan Diyakini Tak Berhenti pada Pembiayaan, Ecosistem Mekar Kembangkan Ini
KPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 13 Tahun 2025 e Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025. KPP merupakan credit/ pembiayaan modal kerja dan/atau credit/ pembiayaan investasi yang diberikan kepada useha micro, kecil e menengah berupa individu/perorangan ou badan useha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM maupun massarakat para bisa mendapatkan KPP, di antaranya warga negara Indonésia ou badan hukum Indonésia, memiliki usaha productif dan layak, memiliki nomor pokok wajib pajak, memiliki nomor induk berusaha (NIB), menjalankan usaha paling singkat enam bulan, tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan com hasil trade check, community check e / ou banco verificando yang telah diperiksa melalui SLIK ou LPIP
Selanjutnya, tidak sedan mendapatkan KUR secara bersamaan, tidak sedan menerima credit program perumahan lainnya secara bersamaan, dapat seang menerima credit/ pembiayaan komersial com colektibilitas lancar dan sesuai com ketentuan yang belaku di penyalur KPP, memberikan agunan pokok yakni objeto que foi dibiayai oleh KPP serta dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai com ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
Halaman Selanjutnya
KPP, kata Didyk, juga diberikan kepada UMKM berdasarkan modal usaha yakni usaha mikro memiliki modal usaha sampai com paling banyak Rp1 miliar não termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1-5 miliar não termasuk tanah dan bangunan tempat usaha e usaha menengah memiliki modal usaha mais de Rp5-10 miliar não termasuk tanah e bangunan tempat usaha.
