Minggu, 24 de maio de 2026 – 20h16 WIB
VIVA –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Reabilitasi e Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan, pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Data prevista para 24 de maio de 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal.
Kemendagri: Kopdes Jadi Momentum Perkuat Kemandirian Desa
Tito menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan. Selain itu, seluruh pengungsi dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan telah menempati hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Para Sumatera Barat ini, de 16 (kabupaten/kota) yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi e Rekonstruksi Pascabencana de Wilayah Sumatera de Kediaman Widya Chandra, Jacarta, Minggu (24/5/2026).
Pemerintah Tekankan Pentingnya Pelindungan Generasi Muda de Ruang Digital de Peringatan Harkitnas ke-118
Para Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal. Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal, sementara dua daerah lain yang masih memerlukan perhatian adalah Tapanuli Tengah e Tapanuli Utara.
Sementara itu, di Provinsi Aceh, de 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal. Para Gayo Lues, a condição é normal. Sedangkan tujuh daerah yang masih memerlukan atensi meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, e Bener Meriah.
Mendagri Bersama Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS da província de Wilayah Maluku-Bali-Nusra
Tito menjelaskan, penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indicador penting. Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar e atividades econômicas.
“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting (seperti) SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya dukungan anggaran guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sangat membanttu proses reabilitasi e reconstruksi, termasuk dalam menangani berbagai kebutuhan lanjutan di daerah.
Halaman Selanjutnya
“Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil,” tandasnya.
