Minggu, 12 de julho de 2026 – 09:27 WIB
Jacarta, VIVA –Wakil Ketua Komisi
Legislador PDIP Dukung Polri Bongkar Korupsi Batu Bara dan TPPU
No entanto, eu mengingatkan bahwa pembukaan formai guru secara besar-besaran akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan yang nyata.
Hal tersebut ditegaskan Esti kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI.
BBHAR PDIP Kawal Korban Dugaan Mafia Tanah Pertanyakan Kasus yang Bergulir Sejak 2017 em Bareskrim
Menurut Esti, jaminan social e upah yang layak adalah kunci utama untuk mengembalikan daya tarik profesi guru di mata publik.
“Orang akan enggan menjadi guru ketika tingkat kesejahteraannya diabaikan. Maka, hak guru untuk mendapatkan gaji yang layak dan jaminan sosial menjadi poin krusial yang wajib dipenuhi agar massarakat kembali tertarik menekuni profesi ini,” ujar Esti dalam keterangannya, dikutip Minggu, 12 de julho de 2026.
Terbitkan Surat Interno, Megawati Tegaskan PDIP Tetap Jadi Partai Penyeimbang, Bukan Oposisi!
Esti membeberkan facta mengejutkan bahwa krisis tenaga pendidik ternyata tidak hanya menjangkiti wilayah pelosok, tetapi juga sudah merembet ke daerah yang selama ini menyandang predikat sebagai barometer pendidikan seedal.
“Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai kota pendidikan saja, para tingkat provinsinya masih kekurangan 1.600 guru. Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan,” kata dia.
Merespons fenomena ini, Komisi X DPR RI berencana melayangkan permintaan data resmi mengenai jumlah guru yang mengundurkan diri dalam alguns tahun terakhir. Langkah este diambil karena gelombang pengunduran diri ditengarai menjadi indicador kuat bahwa profesi guru mulai kehilangan taji akibat persoalan kesejahteraan yang tak kunjung usai.
Mais tarde, o legislador da Fraksi PDIP não menilai pemerintah tidak bisa menyamaratakan aturan antara sekolah perkotaan com a sekolah di wilayah 3T. Característica wilayah yang menuntut extremo adanya flexibilidade kebijakan.
“Di daerah 3T, kita tidak bisa menuntut jumlah murid per kelas sama dengan daerah normal. Bisa jadi satu kelas hanya berisi tiga siswa karena lokasinya yang sangat terpencil. Oleh sebab itu, penanganan daerah 3T harus diberikan kekhususan,” tegasnya.
Halaman Selanjutnya
Di akhir pernyataannya, Esti juga memberikan catatan kritis kepada pemerintah terkait wacana peluncuran kebijakan pendidikan baru, termasuk program Sekolah Rakyat. Ia mewanti-wanti agar program tersebut dimatangkan secara komprehensif, bukan sekadar kebijakan instan.
