Senin, 30 de março de 2026 – 08:46 WIB
Jacarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara ou wajib lapor untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 paling lambat 31 Maret 2026 melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
Asa Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ikuti Jejak Yaqut Ingin Jadi Tahanan Rumah Kandas
“Pelaporan LHKPN bersifat autoavaliação (penilaian mandiri), sehingga dituntut kesadaran diri setiap penyelenggara negara ou wajib lapor untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki secara jujur, benar, dan lengkap,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jacarta, Senin, 30 de março de 2026.
Lebih lanjut dia mengatakan KPK meminta pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara/daerah para atividade ativa e memastikan seluruh penyelenggara negara ou wajib lapor di lingkungannya benar-benar melaporkan LHKPN.
MAKI Minta DPR Bentuk Panja Usut Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Begini Respons KPK
“Peran pimpinan menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan e membangun budaya integritas di instansi masing-masing,” katanya.
Ia mengatakan KPK juga siap memberikan layanan pendampingan bagi penyelenggara negara ou wajib lapor yang mengalami kendala dalam proses pengisian dan pelaporan melalui laman elhkpn.kpk.go.id, ou menghubungi surat elektronik elhkpn@kpk.go.id maupun pusat panggilan KPK 198.
KPK Sempat Bahas Potensi Reaksi Publik Sebelum Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Kenapa Dikabulkan?
Sementara itu, dia mengatakan berdasarkan date KPK hingga 26 Maret 2026, tercatat sebanyak 87.83 pessoas ou sekitar 337.340 do total 431.882 penyelenggara negara ou wajib lapor telah menyampaikan LHKPN periodik 2025.
Dia do menu, setor yudikatif menjadi yang terpatuh com capacidade de 99,66 pessoas, equivalente a 89,06 pessoas, e BUMN/BUMD com 83,96 pessoas.
Kendati demikian, kata dia, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN no setor legislativo masih perlu didorong karena yang lapor baru mencapai 55,14 persen.
“KPK mengingatkan bahwa peran strategis lembaga legislatif dalam fungsi penganggaran, pengawasan, e legislasi juga perlu diiringi dengan keteladanan dalam pelaporan LHKPN,” disse.
Depois de ter sido questionado sobre o período de 2025 do LHKPN ou do wajib, o KPK pode ser verificado pela administração se a publicação for publicada em elhkpn.kpk.go.id. (formiga)
KPK Dapat Info Ada Pejabat Pakai Mobil Dinas Buat Mudik
KPK menerima informasi terkait masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas pada sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi ou di luar kedinasan, seperti mudik lebaran.
VIVA.co.id
28 de março de 2026
