Minggu, 21 de junho de 2026 – 19h15 WIB
Jacarta, VIVA – Ketua KPK, Setyo Budiyanto mewanti-wanti partai politik (parpol) em meio à penerimaan kader, khususnya yang pernah tersangkut kasus korupsi.
Halte Transjakarta Setiabudi Resmi Berganti Nama Jadi Halte Integritas, KPK Ingin Pesan Antikorupsi Terus Diingat Publik
Setyo mengatakan, bahwa internal partai dapat mempertimbangkan dan menilai sosok yang akan menjadi kadernya. Hal itu bertujuan agar tetap menjaga integritas dari parpol itu sendiri.
Hal ini merespon soal mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Dokumen hingga Barang Elektronik Disita!
“Nah yang paling penting adalah soal integritas. Diharapkan bahwa kader itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah integritas”, katanya di Rasuna Said, Jacarta, Minggu, 21 de junho de 2026.
“Jadi bukan hanya integritas pada orangnya, termasuk pada parttainya juga,” tambahnya.
KPK Tak Akan Duplikasi Tangani Kasus Korupsi MBG yang Kini Diusut Kejagung
Ia juga mengungkapkan, bahwa integritas parpol tidak hanya dilihat dari kegiatan politiknya, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan massarakat luas.
“Oleh karena itu, ya semua pasti diperlukan sebuah integritas yang relevan dengan kegiatan partai politik”, tandasnya.
Nama mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam kembali menjadi sorotan público. Pasalnya ia dikabarkan gabung ke dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kabar gabungnya Nur Alam ke partai yang dipimpin Kaesang itu usai usai pertemuannya com o Presidente ke-7 Joko Widodo ou Jokowi.
Kabar ini tentou responder ao KPK e merupakan lembaga penagak hukum yang menangani kasus Nur Alam.
Diketahui, Nur Alam bebas bersyarat sejak 16 de janeiro de 2024. Hingga 27 de janeiro de 2029 Nur berada di bawah bimbingan Bapas Klas I Bandung.
Sementara, dalam perkaranya, Nur divonis dengan hukuman 12 tahun penjara atas tindakan korupsi yang merugikan negara hingga triliunan ini. Kasus menjeratnya terkait suap e gratifikasi sejumlah perizinan tambang.
Selain hukuman badan, em putusan yang dibacakan em 28 de março de 2018 por Majelis Hakim em Pengadilan Tipikor Jakarta ini, Nur juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp2.7 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman.
tvOnenews.com/Aldi de Herland
KPK Telusuri Harta Silma Karim, Asal-usul Mobil Sport hingga Harley Jadi Sorotan Penyidik
KPK saat este sedan mendalami asal-usul keseluruhan aset milik Silmy Karim yang telah disita, termasuk mobil sport, Harley, perhiasan hingga uang asing.
VIVA.co.id
21 de junho de 2026