Rabu, 20 de maio de 2026 – 10h14 WIB
Jacarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran ou Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan ada makna lain di balik penyampaian pidato Kerangka Ekonomi Makro e dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pelo Presidente RI Prabowo.
Kemendagri Beri Insentif Fiskal bagi Pemda Berprestasi di Wilayah Maluku-Nusra, Perkuat Kinerja Daerah
Prabowo akan membacakan langsung KEM PPKF em rapat paripurna DPR em Rabu, 20 de maio de 2026.
Disse menilai, keputusan itu diambil Prabowo untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas dan kesehatan fiskal.
Prabowo Presidente Pertama Bacakan KEM PPKF, Legislador DPR: Ini Tradisi Baru
“Tentu punya makna yang dalam, yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal, terhadap stabilitas fiskal, kemampuan fiskal kita, kesehatan fiskal dan continuitas fiskal kita,” kata Said kepada wartawan di Komplik Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, May 20, 2026.
“Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tutas akan direspon oleh Bapak Presidente no fórum paripurna kali ini,” disse.
Dólar Pernah Tembus Rp16.295 em 2024, Respons Jokowi Kini Jadi Sorotan Lagi
Said dalam kesempatan itu trocadilho mengaku akan menunggu arahan yang bakal disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna tersebut.
“Kemudian tentu, karena ini camp PPKF, kita tunggu apa arahan Bapak Presiden, apa visi Bapak Presiden, bagaimana mengelola fiskal Bapak Presiden di tahun 2027”, disse pungkas.
Para diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menggelar Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di przedszkole parlemen, yang akan dihadiri langsung oleh Presidente Prabowo Subianto pada Rabu.
A agenda Berdasarkan do DPR RI, Rapat Paripurna é dimulai pada pukul 10.00 WIB. Agenda adaptada que será diisi pelo presidente Prabowo, adalah penyampaian KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027.
Selain agenda penyampaian KEM-PPKF oleh Presidente, rapat paripurna itu juga beragendakan pelaporan Badan Legislasi DPR RI atas Avaliasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
Kemudian, agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 de 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Misbakhun: Pidato Prabowo soal KEM PPKF Tak Ada Kaitannya com Pelemahan Rupiah
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai keputusan Presidente RI Prabowo Subianto menyampaikan langsung KEM PPKF tak ada kaitannya dengan pelemahan rupia.
VIVA.co.id
20 de maio de 2026
