Rabu, 22 de abril de 2026 – 12h38 WIB
Bandung, VIVA – Terbitnya aturan baru melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 membawa perubahan pada skema pajak kendaraan di Indonesia. Salah satu poin crusial dos regulamentos tersebut não foi otomatisnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dikecualikan dari objectk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) e Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Jalan Tol Bakal Dikenakan PPN, Begini Penjelasan Ditjen Pajak Kemenkeu
Percorrendo esta fase, a maior parte do setor fiscal específico é o que significa que a lista de contatos pode ser usada com o conhecimento convencional nos contatos da empresa. Sebelumnya, berbagai insentif diberikan to mendorong adopsi kendaraan listrik, termasuk pembebasan pajak di sejumlah wilayah.
Di tingkat daerah, kebijakan ini mulai direspons secara beragam. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang memastikan bahwa kendaraan listrik tetap akan dikenakan pajak, dengan mempertimbangkan kebutuhan penerimaan daerah.
Toyota: Enggak Selamanya Kendaraan Listrik Butuh Subsidi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pajak kendaraan masih menjadi komponen penting dalam mendukung pembangunan. Ia menilai seluruh kendaraan, baik berbasis bahan bakar maupun listrik, tetap menggunakan fasilitas publiclik seperti jalan raya.
Governador de Jawa Barat Dedi Mulyadi.
ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan Terancam Tunjangan Kinerjanya Dipangkas
“Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan,” ujarnya, dikutip VIVA Otomotif de laman Pemdaprov Jabar, Rabu 22 de abril de 2026.
Menurutnya, penghapusan pajak kendaraan berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah, terlebih jika dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak mengalir secara ideal. Kondisi tersebut bisa berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan pemeliharaan jalan.
Meski demikian, Pemprov Jawa Barat não hanya fokus pada aspek penerimaan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan agar massarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
Uma vez que o tratamento foi realizado é um processo administrativo, mas a massa não dura muito tempo para que o KTP seja capaz de fazer o mesmo. Langkah ini dinilai dapat mempercepat proses sekaligus mengurangi hambatan administratif yang selama ini kerap dikeluhkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga optimistis bahwa tingkat kepatuhan massarakat akan meningkat seiring dengan perbaikan layanan dan kualitas infrastruktur. Jalan yang lebih baik e dan fasilitas publiclik yang terjaga diharapkan menjadi bukti nyata manfaat dari pajak yang dibayarkan.
Purbaya Buka Peluang Dongkrak Pajak Marketplace Akhir Kuartal II-2026, Simak Pertimbangannya
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya membuka kemungkinan para menaikkan pajak marketplace online em akhir kuartal II-2026 mendatang.n.
VIVA.co.id
22 de abril de 2026
