Kamis, 21 de maio de 2026 – 18h51 WIB
Jayapura, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan sensus Orang Asli Papua (OAP) guna memperkuat implementasi kebijakan dan kesejahteraan massarakat se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai penting agar program pemerintah dan alokasi angaran dapat tepat sasaran. Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri e DPR RI de Rapat Kerja e Rapat Dengar Pendapat (RDP) alguns dias antes.
Wamendagri Ribka Haluk Ungkap Data OAP Jadi Dasar Kebijakan Kesejahteraan hingga Penyaluran Dana Otsus Papua
Hal itu disampaikan Ribka saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Data OAP se-Tanah Papua untuk Penguatan Administrasi Kependudukan dalam Menyediakan Data OAP guna Mendukung Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus, di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (21/5/2026).
“Jadi, sinkronisasi kebijakan administrasi kependudukan Orang Asli Papua, rapat hari ini saya pikir, rapat yang sangat estratégias para kita semua. Dalam rangka menentukan arah kebijakan kita ke depan para menata kembali semua hal yang harus kita lakukan,” katanya.
Wamendagri Bima Dorong Kepemimpinan Berbasis Nilai e Pelayanan Public
Ia menyebut, jumlah penduduk se-Tanah Papua berdasarkan date kependudukan bersih semestre II tahun 2025, to Provinsi Papua sebesar 1,122,097 jiwa; Papua Barat 558.491 jiwa; Papua Selatan 588.837 jiwa; Papua Tengah 1.384.227 jiwa; Papua Pegunungan 1.481.059 jiwa; e Papua Barat Daya 632.788 jiwa.
Menurut Ribka, os dados são mantidos em ordem para que o indicador OAP seja usado no programa de penyusunan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperbaiki e memperkuat validitas data penduduk OAP.
Pemda Diminta Percepat Digitalisasi UMKM Akselerasi Perekonomian Daerah
“Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) sudah perintahkan untuk kita harus melakukan sensus data Orang Asli Papua, karena kalau tidak starti dia (programa) tidak akan menyasar. Kenapa data ini penting? Karena data ini turut menentukan penentuan dana (otsus dan dana lainnya)”, ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yakni afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi OAP. Ketiga prinsip tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini termasuk dalam pelaksanaan kewenangan khusus e afirmasi politik bagi OAP di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).
“Ini penting sekali sehingga kesempatan ini, hal-hal seperti ini, ya, kita akan evaluasi. Saya sudah sampaikan, kita akan bekerja untuk MRP (Majelis Rakyat Papua), RPDC, kita akan minta hasil kinerja mereka,” tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa sensus OAP tersebut bertujuan mengukur tingkat kesejahteraan massarakat Papua secara mais abrangente, mulai dari kondisi perumahan, pendidikan, hingga kesehatan massarakat, sistema melalui yang terintegrasi dan berdasarkan prinsip interoperabilidade. Para isso, eu mendorong Dinas Kependudukan e Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua para implementar este programa com muito mais.
