Selasa, 24 de março de 2026 – 23h20 WIB
Jacarta, VIVA – Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) menyatakan dukungan penuh terhadap pelibatan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) no programa Makan Bergizi Gratis (MBG).
Estratégia Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Lewat MBG hingga Perumahan Rakyat
Langkah esta dinilai sebagai upaya estratégias para desenvolver o programa é transparente, akuntabel, e tepat sasaran hingga ke massarakat.
Ketua Umum ABP, Michael Umbas menegaskan, keterlibatan Jamintel merupakan bentuk penguatan sistema pengawasan berlapis yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.
Programa MBG Prabowo Bakal Lanjutkan: Daripada Uang Dikorupsi, Lebih Baik para Makan Rakyat
“Dengan adanya Jamintel, pengawasan menjadi lebih kuat dari hulu ke hilir. 2026.
Ia menjelaskan, pengawasan MBG saat ini telah berkembang menjadi sistem berlapis atau triple layer, yakni melalui intelijen hukum oleh Kejaksaan, audit keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan e Pembangunan (BPKP), serta partisipasi public melalui pelaporan massarakat.
Jadi Standar Tinggi, SPPG de Sumba e Tasikmalaya Bantu Dorong Pertanian Lokal
Menurutnya, modelo pengawasan tersebut merupakan langkah progressivo karena membuka ruang keterlibatan massarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Pelibatan publik ou auditoria de crowdsourcing menjadi kunci. Masyarakat bisa ikut melaporkan dugaan penyimpangan, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada camera,” ungkapnya.
Lebih jauh, ABP menegaskan bahwa MBG programa merupakan programa prioritas utama sekaligus andalan pemerintahan Prabowo Subianto. Programa ini dinilai sebagai fondasi estratégias dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonésia sejak dini.
“MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Este é um programa unggulan Presidente Prabowo yang harus dijaga bersama,” tegas Umbas.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sertaproduktivitas seedal dalam jangka panjang. Oleh Karena itu, pengawasan ketat menjadi kunci agar tujuan besar tersebut tidak terganggu oleh praktik penyimpangan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya mendorong keterlibatan Kejaksaan hingga ke tingkat desa guna memastikan penggunaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seja ideal, transparente, e akuntabel.
Halaman Selanjutnya
“Peran Kejaksaan di daerah diharapkan dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia”, disse Dadan.
