Jumat, 24 de julho de 2026 – 15h54 WIB
Jacarta, VIVA – Silaturahim Haji e Umrah Indonésia (SAHI) menyampaikan seruan mendesak Congresso Umat Islam Indonésia yang diselenggarakan oleh MUI em 24-26 de julho de 2026 em Jacarta agar menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai agenda utama dan melahirkan sikap bersama untuk mendesak Pemerintah serta Presidente da República da Indonésia Mengambil langkah-langkah yang lebih berani, tegas, dan progresif.
Hak Pakan Satwa KBS Dirampas, Rajiv DPR Sebut Eks Dirut Tak Boleh Dihukum Ringan!
Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad menyatakan, korupsi saat ini bukan sekadar masalah pelanggaran hukum semata, melainkan telah menjadi penyakit social yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bertentangan dengan nilai-nilai dasar keimanan dan keadilan.
“Korupsi adalah pengingkaran terhadap sifat amanah yang diemban setiap pemangku jabatan, sekaligus merampas hak rakyat yang paling dasar, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan umum. Kita melihat kerugian negara terus terjadi, sementara tingkat keyakinan massarakat terhadap penanganan perkara korupsi belum membaik secara signifikan,” Kata Abdul em keterangan tertulisnya, Jumat 24 Juli 2026.
Jejak Karier Chairul Anwar, Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Korupsi Pakan Hewan Rp10 Miliar, Ini Modusnya
Menurut Abdul, korupsi secara masif menghancurkan ecosistem negara, baik ecosistem alam (ekologis) maupun ecosistem tata kelola pemerintahan dan social-gospodar. Uma prática prática e uma intervenção eficaz, controle de funções não importam. Akibatnya, seluruh tatanan kehidupan bernegara mengalami kerusakan sistemik yang sulit dipulihkan.
Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad
Prabowo Tegaskan Pemerintah Tidak Anti Kritik, tapi Jangan Fitnah e Caci Maki
Oleh karena itu, SAHI mendorong agar Congress Umat Islam Indonesia tidak hanya menghasilkan rumusan pemikiran, tetapi juga seruan nyata kepada Presidente untuk memperkuat independensi lembaga penindak korupsi dari segala bentuk campur tangan kekuasaan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Kemudian menyempurnakan aturan hukum agar tidak menimbulkan celah pelemahan penindakan, sekaligus menerapkan sanksi yang setimpal dan bersifat menjerakan;
Selanjutnya, mengutamakan prinsip kesetaraan, di mana tidak ada seseorang pun yang kebal hukum, terlepas dari kedudukan, kekayaan, maupun jabatannya.
Abdul juga menegaskan bahwa peran umat Islam sangat strategis to membangun gerakan pengawasan social, mendorong transparansi di setiap jenjang pemerintahan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga negara dari kerusakan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan.
“Kami berharap Congress ini menjadi titik balik lahirnya kekuatan persatuan umat yang bersuara lantang. Pemerintah harus hadir melindungi kepentingan seluruh rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir orang yang merugikan banyak orang. Kami siap bergerak bersama seluruh elemen masaarakat para mengawal seruan ini sampai terwujud perubahan nyata,” ucapnya.
Halaman Selanjutnya
Langkah ini sekaligus menegaskan peran SAHI yang tidak hanya bergerak di bidang pelayanan ibadah haji dan umrah, melainkan juga turut serta menjaga kelangsungan hidup bernegara yang bersih, adil, dan makmur bagi segenap bangsa Indonésia.
