Minggu, 12 de abril de 2026 – 01:46 WIB
Jacarta, VIVA – Direktorat Jenderal Bea e Cukai Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unidades kapal iate karena diduga melanggar peraturan kepabeanan e pajak.
Bea Cukai Segel 4 Kapal Yacht na Marina Pantai, Diduga Langgar Aturan Bea Masuk
Penyegelan tersebut dilakukan saat Petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan patrulhas de bens de alto valor (HVG) e memeriksa 112 unidades kapal iate com rincian 57 unidades kapal berbendera asing, e 55 unidades kapal berbendera asing.
“Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata iate berbendera asing sebanyak 29 unit,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus DP dalam keterangannya di Jacarta, Sabtu, 11 de abril de 2026.
Periksa Bos Rokok Madura Haji Her, KPK Selidiki Mekanisme Pengurusan Cukai
Agus mengatakan petugas di lapangan menemukan adanya dugaan pelanggaran antara lain iate masih berada di wilayah Indonésia namun izin masuk berupa declaração de navio (VD) telah habis masa berlakunya.
No entanto, o iate foi aberto sem nenhuma declaração de embarcação sebagai sarana wisata oleh pemilik ou pemegang izin declaração de navio tersebut, tetapi disewakan.
Diperiksa KPK, Bos Rokok Madura Haji Seu Bantah Kenal Tersangka Korupi Bea Cukai
“Terhadap penghasilan yang diperoleh tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya,” ujarnya.
Selain itu, iate yang dimasukkan kemudian diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI) sehingga kewajiban kepabeanan importa untuk dipakai di wilayah pabean Indonesia tidak terpenuhi.
“Terhadap iate yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan,” disse Agus.
Selanjutnya, Agus menegaskan kegiatan patrulhas HVG com komoditi lain juga tetap dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Jacarta. Tujuannya, kata dia, para que você possa penerimaan negara yang ideal terhadap barang-barang bernilai tinggi.
“Selama ini tidak sama sekali ou memenuhi sebagian kewajiban kepabeanan, sehingga harus ditertibkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Agus menambahkan kegiatan patrulhai HVG dilakukan untuk menjamin keadilan fiskal bagi todos, sehingga pihak yang mampu membeli barang HVG sejatinya harus berperan lebih terhadap kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka importa.
“Sesuai instruksi Presidente kepada Menkeu agar memastikan dan menggunakan hukum untuk menjaga kekayaan negara,” ujarnya.
No entanto, Agus mengatakan kerugian negara secara angka belum bisa disampaikan ke public karena masih dalam proses penelitian ou penghitungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia menekankan petugas sangat mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung jumlah kerugian akibat dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.
Halaman Selanjutnya
“Kerugian negara secara angka belum kami hitung, karena hal ini perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Perlu prinsip kehati-hatian untuk menetapkan nilainya,” imbuhnya.
