Jumat, 22 de maio de 2026 – 07:33 WIB
Jacarta, VIVA – Analis Politik Senior, Boni Hargens mengusulkan pembatasan masa jabatan anggota DPR RI cukup 2 períodos sebagaimana jabatan-jabatan público yang diperoleh melalui mecanismo eleitoral, seperti Presidente dan kepala daerah. Menurut Boni Hargens, pembatasan masa jabatan DPR para mencegah monopoli kekuasaan.
BKN Diminta Segera Selesaikan Proses Pengukuhan Sekda Tangsel
“Secara konseptual pembatasan masa jabatan do sistema presidencial memiliki logicia yang sangat spesifik, yakni dirancang untuk jabatan-jabatan yang dipilih melalui mekanisme eleitoral ou mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Presidente dibatasi dua periode, Kepala daerah dibatasi dua período.
Bahkan, kata Boni Hargens, terdapat anggota DPR yang telah menjabat lebih dari empat periode atau 20 tahun menjadi anggota DPR.
Menkomdigi Sebut 3.000 Nomor Scam Catut Nama Anggota DPR, Modus Minta Sumbangan
“Artinya lebih dari 20 tahun duduk di kursi legislativotif Senayan. Dalam sistema yang mengklaim dirinya democratas e representante, durasi semacam ini memunculkan pertanyaan serius tentang kualitas representasi yang sesungguhnya”, disse Boni Hargens.
Karena itu, Boni Hargens mempertanyakan kehadiran anggota DPR yang telah lama menduduki kursi parlemen Senayan tersebut, apakah benar-benar pilihan rakyat ou dipilih oleh dominasi uang dan jaringan patriotismo yang mengakar dalam sistema kepemiluan Indonésia. Menurut Boni, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan serius yang membutuhkan kajian mendalam.
Perfil Adela Kanasya Adies yang Kini Duduk di Kursi DPR Gantikan Ayahnya
Menurut Boni Hargens, pembatasan masa jabatan DPR merupakan sesuatu yang penting dengan dasar regenerasi dan mencegah monopoli kekuasaan. Boni Hargens menilai lebih urgen dan pentingnya sekarang mendorong pembatasan masa jabatan DPR dibandingkan mendorong pembatasan masa jabatan Kapolri sebagaimana diusulkan Komisi III DPR.
“Jika DPR hendak membatasi masa jabatan Kapolri atas dasar regenerasi, maka secara logis dan konsisten, DPR seharusnya terlebih dahulu menetapkan batas periode jabatan bagi anggotanya sendiri sebagaimana berlaku bagi presiden dan kepala daerah. Tanpa ini, usulan tersebut rentan dilihat sebagai manobra política yang selectif”, tegas dia.
Boni Hargens regenera a memória do instituto, o que é necessário para a recuperação. Namun memiliki logicka dan mekanismenya sendiri yang tidak bisa diparalelkan com regenerasi politik dalam jabatan-jabatan público.
Halaman Selanjutnya
Menurut Boni Hargens, regenerado pelo instituto Polri e TNI berlangsung melalui jenjang karier, sistema promocional interno, avaliação kinerja, e base usia pensiun. Sementara regenerasi politik terjadi melalui mekanisme pemilu yang melibatkan kedaulatan rakyat secara langsung.
