Selasa, 16 de junho de 2026 – 11h12 WIB
Jacarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyiapkan dukungan lain guna menyukseskan Programa 3 Juta Rumah. Dukungan tersebut meliputi revisi definisi massarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kepastian hukum bagi warga yang berbeda domisili dalam mengakses program perumahan. Revisi tersebut pode ser dilakukan chamado Menteri Perumahan e Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Cek Langsung Penerima BSPS de Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah Melalui APBD
Revisi dilakukan terutama pada bagian pendapatan MBR yang semula maximal Rp7 juta para bulan bagi yang belum menikah menjadi Rp8.5 juta. Upaya este dilakukan agar program tersebut dapat menyasar massarakat yang lebih luas. Selain itu, Mendagri e Menteri PKP também não membuat dasar hukum agar massarakat yang ingin mengakses program perumahan tidak mengacu pada KTP domisili.
“Kita akan revisi kembali. Karena Pak Ara (Menteri PKP) mau memperluas (definisi) massarakat berpenghasilan rendah itu,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada wartawan usai acara Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Persima, Kecamatan Tambora, Kota Jacarta Barat, Senin (15/6/2026).
Minta Pemda Monitor Perkembangan Harga Minyak Goreng, Mendagri Apresiasi Inflasi Nasional 3.08 Persen
Mendagri memaparkan, saat ini jajarannya telah melakukan upaya nyata dalam mendukung program prioritas seedal tersebut. Ele foi dimulai com a mengoordinasikan langkah bersama kepala daerah serta membuat kebijakan seperti membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah e Bangunan (BPHTB) e retribui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
“Daerah jangan khawatir akan kekurangan PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena tahun depannya dapat pajak bumi dan bangunan (PBB). Jadi kalau tanah kosong pajaknya ringan, ada bangunannya nanti akan dapat untung, ekonomi berputar,” terangnya.
Imbau Pemda Fasilitasi Nobar Piala Dunia para Gerakkan Ekonomi, Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran
Bersama Menteri PKP, Mendagri juga rutin melakukan peninjauan langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ou bedah rumah. Terkini, peninjauan dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jacarta Barat. Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Durante o processo, Mendagri menegaskan kunjungan ini to memastikan penerima manfaat program secara langsung.
“Semuanya juga bergerak seperti ini langsung porta a porta, lihat langsung ke lapangan, menyentuh langsung di rakyat. Jadi bukan berdasarkan informasi, apalagi di belakang meja,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Mendagri menilai kawasan Tambora sebagai salah satu daerah terpadat di Indonesia e banyak terdapat perumahan yang tidak layak. Ia trocadilho sempat melihat langsung salah satu rumah kecil yang ditempati 10 orang.
