Selasa, 9 de junho de 2026 – 20h47 WIB
Aceh, VIVA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Reabilitasi and Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Provinsi Aceh to menyinkronkan seluruh program reabilitasi and reconstruksi permanen agar dapat mengambil peran dalam pemulihan permanen pada setor-sektor yang belum ditangani kementerian/lembaga (L/L) melalui Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Complexo Tantangan Otonomi Daerah Makin, Kemendagri Kebut Desain Besar Penataan Daerah
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian
Tito menekankan Renduk merupakan acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026–2028 yang mencakup 11.520 kegiatan com total anggaran mencapai Rp100.166 triliun. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.
Tesoureiro Sebut Kebijakan BI e Pemerintah Langkah Tepat Memperkuat Rupiah
Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terá 1.141 custos adicionais para melhorar a infraestrutura física. Menanggapi hal itu, Tito menilai pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan menangani infrastruktur lain yang belum masuk dalam cakupan program Kementerian PU.
“Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini yang kita ingin minta detalhe de 1.141 ini ke mana aja supaya rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan yang itu. Berarti yang belum dikerjakan ini yang menjadi kewajiban daerah mengerjakan yang mana,” kata Tito em Rapat Koordinasi e Avluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Pemerintah e DPR Sepakat Masa Jabatan Anggota Kompolnas 4 Tahun, Diperpanjang Satu Periode
Para isso, Tito menegaskan pihaknya akan segera meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. Dados transparansi tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan mengisi kebutuhan pemulihan yang masih tersisa.
Di sisi lain, Tito menilai pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak. Syaratnya, mereka harus mampu memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10.6 triliun yang telah disalurkan ke wilayah terdampak. Selain TKD, optimisasi juga dapat dilakukan melalui skema hibah antardaerah, yakni daerah yang menerima aloksi TKD lebih besar membantu daerah terdampak yang memperoleh alokasi angaran lebih terbatas.
Sebagai langkah konkret berikutnya, Tito akan mendorong kementerian dan lembaga to mempercepat pengajuan anggaran pemulihan kepada Kementerian Keuangan. Sebab, não há nenhum processo que permita que você permaneça em um local de trabalho com administradores administrativos e birokrasi, sementara anggaran telah tersedia.
Halaman Selanjutnya
“Saya bilang uang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, presiden sudah keluarkan perintah direktif
