Kamis, 21 de maio de 2026 – 21h27 WIB
Jacarta, VIVA – Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki menyatakan, pihaknya siap mengucurkan insentif untuk mendukung penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Implementações de Kebijakan e Kesejahteraan, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Sensus OAP
Hal itu disampaikannya dalam agenda Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis and Implementasi Peraturan Pemerintah tentang DHE, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jacarta.
“Selain aspek pengawasan, OJK juga akan memberikan dukungan dengan sejumlah insentif,” Kata Kiki, Kamis, 21 de maio de 2026.
Industri Mobil Listrik Mulai Panas, Moeldoko Minta Regulasi Jangan Labil
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi
Dia menjelaskan, dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai, sepanjang memenuhi persyaratan. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum, syariah, dan unit usaha syariah.
Modus Baru Penipuan AI Bikin Ngeri, Uang di Rekening Bisa Ludes Digasak Maling
Selanjutnya, OJK também pode relaxar com o Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK). Uma grande quantidade de informações que você pode usar com outras informações sobre o DHE SDA devem ser fornecidas de acordo com o BMPK durante a operação.
Kiki menuturkan, insentif tersebut merupakan bentuk dukungan OJK agar implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tetap memberikan ruang bagi perbankan, untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi, seluruh bank umum. Surat tersebut akan menginformasikan bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP tersebut,” disse Kiki.
“Termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yg diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga berkait,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, aturan yang tertuang di PP 21 Tahun 2026 tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi and kinerja export sector SDA serta mendukung stabilitas macroeconomics dan pasar keuangan domestic.
Ketentuan utama é exportar sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil export sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonésia ou repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.
Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE com retenção mínima de 30 pessoas para a indústria migas e 100 pessoas para a indústria não migas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.
Penempatan tersebut dilakukan mínimo selama tiga bulan para setor migas e 12 bulan bagi setor nonmigas. Kemudian, pemasukan ou repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Halaman Selanjutnya
Pemerintah juga memperluas pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sector pertambangan migas and nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan ou kesepahaman dengan Indonésia
