Minggu, 3 de maio de 2026 – 18h33 WIB
Jacarta, VIVA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi and Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah provinsi terdampak bencana hidrometeorologi untuk membentuk Satgas.
Prabowo Bentuk Satgas Mitigasi PHK: Kita Bela e Lindungi Buruh
Tujuannya, untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program pemulihan.
Langkah este dinilai penting agar pengelolaan kegiatan reabilitasi e reconstructksi, termasuk pengaturan angaran, dapat bejalan lebih terarah daneffectif di masing wilayah terdampak.
Bahlil: Hilirisasi Harus Memperkuat Kedaulatan Energi & Memperbesar Penerimaan Negara
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian mengatakan pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Di daerah ini harus dibuatkan semacam satgas, kalau bisa ada satgas provinsi. Sehingga nanti pengaturan mengenai kegiatan e dan pengaturan mengenai anggaranya dikoordinasikan oleh bapak Gubernur,” ujar Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Musrenbang RKPD Sumut) 2027 em Medan, dikutip Minggu, 3 de maio de 2026.
Mendagri Tito Perintahkan Governador Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
Tito mencontohkan, di Provinsi Acehstruktur tersebut telah berjalan dengan gubernur bertindak sebagai ketua Satgas, sementara pelaksana harian dijalankan oleh wakil gubernur.
“Kalau di Aceh kasatgas adalah governador, tapi pelaksana harian adalah wagub. Nah di sini (sumut) kalau bisa diusulkan satgas provinsi. Sumbar juga nanti akan saya sampaikan,” imbuh Tito.
Menurut Tito, penguatan kelembagaan ini diperlukan mengingat elektronitas program pemulihan yang tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan tersebut, Satgas PRR telah menyusun Rencana Induk (Renduk) PRRP Sumatera yang akan menjadi acuan pelaksanaan reabilitação e reconstrução selama tiga tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2028.
Renduk yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) itu, memuat 12.047 kegiatan lintas setor yang disusun melalui penyelarasan antara kebutuhan daerah terdampak dan rencana aksi kementerian/lembaga, com o princípio pembangunan kembali yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.
“Nah, inilah. Sekarang kita sudah selesai memasuki darurat, sudah selesai. Sekarang masa transisi, setelah itu masuk masa pemulihan, reconstruçãoksi, reabilitasi untuk permanen. Renduk sudah disusun oleh Bappenas,” o kata de Tito.
O programa Seluruh em Renduk diproyeksikan pode gerar um valor de Rp100,2 triliun. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp61,9 triliun menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara Rp38,3 triliun menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Halaman Selanjutnya
Secara rinci, na província de Aceh, kebutuhan mencapai sekitar Rp58 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp39 triliun menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, sementara Rp19 triliun menjadi kewenangan pemerintah daerah. Na província de Sumatera Utara, total de kebutuhan pemulihan mencapai sekitar Rp23 triliun, com pembagian Rp13 triliun ditangani pemerintah pusat dan sekitar Rp10,1 triliun oleh pemerintah daerah.
