Selasa, 14 de abril de 2026 – 10h30 WIB
Jacarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan pembiayaan to Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berasal dari APBN.
Tiga Negara Pasok Bahan Baku ke RI, Mendag Budi Ungkap Soal Penurunan Harga Plastik
“Nanti kita monitor, karena pembiayaan itu nanti akan ada anggaran dari APBN,” Kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jacarta, Senin, 13 de abril de 2026.
Coordenador Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Foto:
- (Mohammad Yudha Prasetya)
Airlangga Ungkap 2 Isu Utama dalam Respons RI terhadap Investigasi Dagang AS
Ele também recebeu bahwa pemerintah como menyiapkan pos anggaran khusus dalam APBN, para definir as prioridades do programa tersebut. Terkait skema pembiayaan, Airlangga menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan kebijakan dibandingkan aturan sebelumnya.
Você pode descobrir tudo o que pode fazer com que você possa realizar atividades econômicas de tingkat desa.
Rosan Pastikan Investidor Global Masih Komit Tanamkan Modal na Indonésia
“Yang paling penting é adalah mendorong kegiatan di level yang paling bawah,” ujarnya.
Diketahui, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur skema baru pembiayaan KDMP. Aturan this memungkinkan pemerintah membiayai kebutuhan pembangunan fisik gerai, hingga kelengkapan koperasi lainnya melalui APBN.
Dalam beleid terbaru, pemerintah dapat menempatkan dana sebagai sumber likuiditas bagi bank pemerintah secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembiayaan diberikan com batas maximal Rp 3 miliar por unidade gerai KDMP, com tingkat bunga, margem, ou bagi hasil sebesar 6 pessoas por tahun.
Selain itu, aturan PMK itu juga mengatur tenor pembiayaan koperasi selama 72 bulan, dengan masa tenggang pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan hingga maximal 12 bulan.
“Pembayaran angsuran termasuk bunga untuk pembiayaan dilakukan dengan ketentuan: Pertama, setiap bulan para pembayaran angsuran melalui penyaluran DAU/DBH (Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus). Kedua, sekaligus atas angsuran tahunan berkenaan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran dana desa,” sebagaimana dikutip dari aturan tersebut.
Com skema itu, kewajiban pembayaran cicilan koperasi pada praktiknya akan ditopang oleh mekanisme transfer ke daerah (TKD), baik melalui dana alokasi umum/dana bagi hasil maupun dana desa, sehingga meringankan beban pengelola koperasi di tingkat local. (Formiga).
Langkah Antisipatif Pemerintah Redam Dampak Krisis Energi Global Perkuat Fondasi Nasional
Pemerintah dinilai telah mengambil langkah antisipatif yang tepat, mulai dari menjaga stok energi seedal, mengamankan rantai pasok, hingga memperkuat diplomasi energi.
VIVA.co.id
14 de abril de 2026
