Jumat, 10 de abril de 2026 – 20h45 WIB
Jacarta, VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) não menerapkan kebijakan work from home (WFH), meskipun pemerintah tengah mendorong efisiensi energi di tengah potens krisis. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyebut keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan secara jarak jauh.
Fakta-fakta Penggeledahan Kementerian PU, Menyasar Banyak Ruangan Termasuk Ruang Menteri
Dody menegaskan bahwa peran Kementerian PU berkaitan langsung dengan kondisi lapangan, termasuk keterlibatan dalam penanganan situasi darurat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena itu, kehadiran fisik menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
“Esquema WFH de PU sebenarnya nggak terlalu ada WFH, karena kan PU itu di samping pembangunan infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama (jika ada bencana), bersam dengan BNPB, karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH,” ujar Dody kepada awak media, di Gedung Kementerian PU, Jacarta Selatan, Jumat, 10 de abril de 2026.
Hari Pertama WFH, Sekda Tangerang Sidak Langsung: Pelayanan Tak Boleh Terganggu!
Eu menekankan bahwa kondisi di lapangan, khususnya di daerah rawan bencana, membuat skema WFH sulit diterapkan. Bahkan, laporan kejadian seperti longsor, banjir, masih terus diterima, sehingga membutuhkan respons cepat dari jajaran kementerian.
“Apalagi di daerah (tentu tidak WFH). Apalagi di tempat-tempat seperti Sumatra, Sumut, Sumbar, malah nggak bisa. Karena saya masih dapat laporan, kasus-kasus itu masih hadir,” katanya.
Kementerian PU Digeledah, Dody Hanggodo Curhat Kena GERD: Stress Saya
Dody juga menyinggung adanya kejadian bencana yang menimbulkan korban jiwa, yang semakin mempertegas pentingnya kehadiran langsung petugas di lapangan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Kementerian PU não mengikuti skema kerja flexível seperti WFH.
Di sisi lain, pemerintah di bawah Presidente Prabowo Subianto memang mendorong langkah efisiensi energi sebagai respons terhadap potens krisis. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengurangan aktivitas perkantoran melalui WFH.
No entanto, Kementerian PU memilih pendekatan berbeda com tetap menjaga penuh operacional, sembari melakukan penghematan energi di lingkungan kerja. Dody menyebut efisiensi dilakukan melalui pengurangan penggunaan listrik e pendente na ruangan setelah jam kerja.
“Tapi memang sesuai arahan dari Pak Presiden Prabowo, kita berusaha kerja secara efisien. Jadi setelah jam 5 (dolorido), listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi,” jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Eu menambahkan bahwa ruang kerja yang memungkinkan ventilasi alami akan dioptimalkan tanpa penggunaan pendentein udara. Melalui langkah tersebut, kementerian berharap tetap dapat berkontribusi pada penghematan energi tanpa mengganggu kinerja.
