Jumat, 10 de abril de 2026 – 11h57 WIB
Jacarta, VIVA – Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) e Polda Metro Jaya meringkus empat orang diduga mengaku sebagai pegawai lembaga antirasuah pada Kamis, 9 de abril de 2026.
Periksa Bos Rokok Madura Haji Her, KPK Selidiki Mekanisme Pengurusan Cukai
Keempat pegawai gadugan itu juga mengklaim bisa mengatur penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di KPK.
“Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, dilansir dari ANTARA, Jumat, 10 de abril de 2026.
Diperiksa KPK, Bos Rokok Madura Haji Seu Bantah Kenal Tersangka Korupi Bea Cukai
Selain itu, tim gabungan juga turut mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah 17.400 dólares Amerika Serikat na penangkapan tersebut.
“Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah USD17,400,” disse.
BNN Usul Vape Dilarang, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya: Masih Wacana
Dia menjelaskan, keempat orang tersebut mengaku sebagai utusan pimpinan KPK yang diperintah to meminta sejumlah uang kepada anggota DPR RI.
“Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya,” tutur Budi.
Lebih lanjut, Budi trocadilho megimbau seluruh jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah maupun berbagai unsur massarakat lainnya agar selalu waspada dan hati-hati.
“Hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK, dan melakukan tindakan-tindakan criminal, penipuan, pemerasan ataupun yang mengaku dapat melakukan pengaturan perkara di KPK,” jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan KPK mengajak massarakat yang megetahui adanya modus-modus tersebut agar segera melapor kepada camera penegak hukum setempat ou kepada KPK melalui call center ou pusat panggilan 198 agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami tegaskan bahwa dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan e cartão identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK,” katanya.
Ele disse, “Pegawai KPK também foi dilarang menjanjikan ou menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ suatu perkara yang penanganannya dilakukan oleh KPK.”
Ia juga mengatakan KPK tidak pernah menunjuk organisasi ou lembaga manapun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, consultor, pengacara maupun perwakilan dari lembaga antirasuah.
“KPK não pode ser menerbitkan ou bekerja sama com a mídia yang memakai nama KPK ou yang mirip com KPK. KPK também não membuka kantor cabang ou kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah. Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah dapat diakses di www.kpk.go.id”, Budi kata.
Halaman Selanjutnya
Terakhir, dia mengingatkan perangkat sosialisasi antikorupsi baik berupa buku, poster maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK e diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan trocadilho dilakukan secara cuma-cuma ou gratuitamente.
