Kamis, 26 de março de 2026 – 21h13 WIB
Sumatera Utara, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian chamado Menteri Perumahan e Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), Kamis, 26 de março de 2026.
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan e ketepatan sasaran Programa BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian massarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
“Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program … untuk membantu rakyat yang belum punya rumah ou sudah punya rumah tapi belum layak,” ujar Mendagri di sela kegiatan peninjauan.
5 Jogo Viajando Paling Seru: Jelajahi Dunia Tanpa Keluar Rumah
Jumlah penerima Program BSPS di Sumut pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unidade, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unidade. Angka tersebut merupakan bagian dari target seedal BSPS tahun 2026 yang mencapai 400,000 unit rumah.
Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.
Kasatgas PRR Dampingi Presidente Prabowo Rayakan Idulfitri Bersama Masyarakat em Aceh Tamiang
Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan BSPS program sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong massarakat. Berbeda dengan pembagunan perumahan komersial, rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif lipa dalam proses pembangunannya.
“Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan,” pesan Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan extreme serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh Karena itu, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi massarakat berpenghasilan rendah (MBR) em pembangunan rumah. Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan seedal.
Halaman Selanjutnya
Tak ketinggalan, Mendagri turut mengapresiasi Pemda dan massarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Eu menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.
