Minggu, 22 de março de 2026 – 15h33 WIB
Jacarta, VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Indonesia para ser transferido para o Conselho de Paz (BoP) sob o comando do Presidente Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Dukung Pemerintah Soal Lebaran Sederhana, Golkar Singgung Dampak Geopolitik hingga Ajak Warga Berhemat
Permintaan tersebut disampaikan MUI sebagai bentuk responsa a dinamika geopolitik global e situasi kemanusiaan yang terus memburuk, khususnya di Palestina.
Presidente RI Prabowo Subianto e Presidente Americano Serikat, Donald Trump
MUI Singgung Hukum Haram Umumkan Lebaran Selain Pemerintah
Dikutip dari situs resminya pada Minggu, 22 de março de 2026, MUI menegaskan bahwa peninjauan ini penting guna menjaga konsistensi diplomasi perdamaian Indonesia yang berlandaskan amanat konstitusi serta komitmen terhadap keadilan global.
Hal tersebut tertuang Rilis Nomor Kep-39/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar e Sekretaris Jenderal MUI Buya amirsyah Tambunan.
Jaga Defisit APBN de Bawah 3 Persen, Airlangga Godok Estratégia Antisipasi Kenaikan Harga Energi
Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, menurut MUI, bukan hanya sikap politik luar negeri, tetapi juga wujud solidaritas kemanusiaan dan keagamaan yang harus terus dijaga.
Sehubungan dengan hal tersebut, MUI menyampaikan sejumlah point penting.
Pertama, pemerintah diminta melakukan avaliuasi resmi, menyeluruh, e objetivo terhadap manfaat estratégias keikutsertaan Indonésia dentro BoP.
Kedua, keterlibatan Indonésia didorong agar bersifat bersyarat e berbatas waktu, com indicador yang jelas seperti penurunan kekerasan terhadap warga sipil, terbukanya akses bantuan kemanusiaan, serta jaminan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Ketiga, não teve a oportunidade de ter um valor significativo e significativo, MUI meminta pemerintah para menyiapkan langkah peninjauan unlangga kemungkinan penalikan diri secara diplomatis and bertahap fromi BoP.
Keempat, MUI menekankan pentingnya menjaga persatuan seedal to memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam mendorong solusi dua negara.
Kelima, pemerintah juga didorong to menyampaikan reklamasi publicik yang transparente e dan akuntabel terkait kebijakan luar negeri Indonésia na sua Palestina.
Selain itu, MUI mengajak massarakat internacional para menghentikan kekerasan, melindungi lip sipil, serta menjamin hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk hak untuk merdeka dan berdaulat.
Presidente RI Prabowo Subianto e Presidente AS Donald Trump menandatangi perjanjian dagang
Foto:
- Instagram.com/sekretariat.kabinet
MUI juga mengimbau umat Islam dan seluruh massarakat Indonésia para terus memperkuat solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina melalui doa, dukungan moral, serta aksi kemanusiaan yang berkelanjutan.
MUI juga menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi Indonésia harus berlandaskan amanat konstitusi, nilai kemanusiaan universal, dan komitmen terhadap perdamaian dunia.
Halaman Selanjutnya
Apabila seu mecanismo internacional não representa nenhuma contribuição para o que aconteceu com a guerra e a destruição da Palestina, fazendo com que a península não fosse muito importante, terminasse com penas de diri, merupakan bagian dari tanggung jawab moral e constitusional.
