Kamis, 12 de março de 2026 – 08:44 WIB
VIVA – Os membros do Land Rover Defender foram escolhidos por Wali Kota Samarinda, Andi Harun e outros membros da mídia social.
10 Mobil Terbaik 2026: Dari Sedan Irit BBM hingga SUV Premium Mewah
Mobil SUV Pemkot Samarinda tersebut disorot usai mencuatnya berita terkait mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang disebut-sebut mencapai Rp8,5 miliar.
Merespons hal itu, Kepala Bagian Umum Secretariado Kota Samarinda, Dilan Wewengkang menegaskan bahwa kendaraan Land Rover Defender yang menjadi sorotan public berstatus sewa com nilai Rp160 juta per bulan.
Comparação Harga Toyota Fortuner vs Mitsubishi Pajero Sport Maret 2026
Kendaraan tersebut, kata dia, disewa melalui PT Indorent Tbk com contrak selama tiga tahun sejak 2023 até outubro de 2026.
Tegas! Pramono Larang Anak Buah Pakai Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran
“Mobil Defender está chegando. Tahun anggaran itu desde 2022, terus contractnya dimulai 2023 sampai tahun 2026 outubro ini. Nominalnya itu Rp160 juta per bulan”, disse Dilan dilihat VIVA de um vídeo no Facebook Kaltim Etam, Kamis, 12 de março de 2026.
Ia menjelaskan pemerintah kota akan melihat kembali kondisi anggaran sebelum memutuskan apakah contrak penyewaan kendaraan tersebut akan diperpanjang depois masa contactnya berakhir.
“Kalau nanti di anggaran, mungkin kita perpanjang. Kalau tidak ada, ya kontaktnya selesai di 2026, sekitar bulan Oktober,” katanya.
Dilan também menegaskan kendaraan tersebut tidak digunakan secara khusus oleh Wali Kota Samarinda. Menurutnya, móvel é berfungsi sebagai kendaraan operacional para menunjang pelayanan bagi tamu VIP yang datang ke Samarinda.
Dilan mengungkapkan bahwa pada awanya pemerintah kota berencana membeli kendaraan para menunjang mobilidades kegiatan lapangan dan pelayanan tamu. Durante o ano de 2022, dana yang disiapkan bahkan mencapai sekitar Rp4 miliar.
Namun rencana pembelian tersebut tidak dapat direalisasikan karena dealer sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tidak dapat menyediakan kendaraan dengan pelat merah untuk pembelian oleh pemerintah daerah.
“Kita waktu itu mau beli mobil, tapi dari agen tunggal pemilik merek tidak bisa mengeluarkan pelat merah. Jadi pembelian tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Pemerintah Kota Samarinda berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait skema pengadaan yang memungkinkan.
“Jadi kita koordinasi ke LKPP. Solusinya bisa melalui sewa. Itu sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah”, disse Dilan.
Halaman Selanjutnya
Selain karena keterbatasan opsi pembelian, ia menyebut skema sewa juga dinilai lebih efisien karena biaya servis, perawatan, hingga dukungan teknis kendaraan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyedia.
